Kongres Wanita Katolik RI XVIII di Bali

Oleh : Maria Matidis Banda

 

“BERAWAL dari keprihatinan,” itulah kalimat yang tepat untuk menjelaskan awal keberadaan WKRI yang berdiri karena keprihatinan terhadap kondisi perempuan pada tahun 1920-an. Sekelompok perempuan Katolik di Yogyakarta terketuk hatinya melihat penderitaan para buruh perempuan di pabrik Cerutu Negresco, Yogyakarta. Selain dijerat kemiskinan, mereka juga banyak yang dijadikan gundik oleh para majikan, belum lagi suami-suami mereka terlibat poligami. Melihat kondisi seperti itu maka perempuan-perempuan yang tergabung dalam Poesara Wanita Katolik segera melaksanakan  program  awal yaitu: menyelenggarakan kursus pemberantasan buta huruf, kursus menjahit dan merajut, perawatan bayi, dan pelayanan keagamaan.

 Apakah keprihatinan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) setelah 84 tahun usianya, masih sekuat Poesara Wanita Katolik dulu? Pertanyaan ini menjadi point penting yang dicermati Kongres WKRI XVIII Grand Bali Beach Hotel Sanur Denpasar tanggal 17-21 November 2008. Selain memilih Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang baru periode 2008-2013, kongres juga membahas kembali AD-ART, dan Merencanakan  Program Kerja lima tahun ke depan  berdasarkan   AD-ART, visi-misi organisasi, dan Ajaran Sosial Gereja (ASG).  

 

Perempuan-perempuan pejuang

Sebagaimana dicatat dalam buku Perempuan-Perempuan Pejuang kemanusiaan,   -Sejarah Lahirnya WKRI, dan dimuat dalam Jurnal Kongres XVIII 17 November 2008, Poesara Wanita Katolik lahir saat Indonesia  melawan penjajahan Belanda.  Poesara Wanita Katolik turut serta dalam perjuangan melawan penjajahan dengan mendirikan pelayanan dapur umum dan pelayanan kesehatan bagi para pejuang bangsa.  Bersama dengan tujuh organisasi wanita lainnya, Poesara Wanita Katolik menyelenggarakan Kongres Perempuan  Pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Wanita Katolik  juga termasuk salah satu anggota kelompok organisasi wanita yang memperkasai pembentukan wadah untuk menghimpun semua organisasi wanita yang kemudian dikenal sebagai  Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).

 

Dalam perjalanannya Poesara Wanita Katolik sempat berganti nama menjadi Pangreh Ageng Wanita Katolik. Organisasi ini sempat dibekukan pada masa pemerintah Jepang karena ketika itu hanya ada satu organisasi wanita yaitu Fujinkai. Sejak tahun 1950 organisasi ini berubah nama menjadi Wanita Katolik RI dalam skala nasional hingga saat ini. Meskipun mengalami berbagai tekanan pada masa penjajahan, awal kemerdekaan, dan awal Orde Baru, WKRI tetap berjalan hingga saat ini.

“Kami datang dalam rombongan besar!” Demikian penjelasan seorang ibu yang tidak mau disebutkan namanya. “Tentu makan biaya yang tidak kecil pula. Bayangkan! Setiap peserta membayar 2,4 juta rupiah, belum lagi transport pesawat pulang pergi. Perorang rata-rata keluarkan biaya 4 sampai 5 juta rupiah. Kalau yang datang 10 orang? Maka biayanya mencapai 50 juta rupiah!  Kalau biaya ini dipakai untuk karya lapangan, misalnya modal awal usaha tenun, pendampingan orang dengan HIV-AIDS, KDRT, dan macam-macam lagi! Kerja lapangan menjadi sangat luar biasa!”

 

“Tetapi kongres adalah kongres. Kami dapat biaya dari pemerintah. Lumayanlah, bisa kongres sambil jalan pesiar ke Bali! Kalau urusan kegiatan WKRI setelah pulang, lihat saja nanti. Sulit cari dana. Bagaimana bisa buat kegiatan?” sambung Ibu yang lain. Tampaknya jauh dari motivasi awal berdirinya. Pertanyaan tentang perempuan pejuang sekarang ini menjadi sempit. WKRI sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan tampak kehilangan roh aslinya: berjuang dan memperjuangan keadilan sosial sebagaimana dilakukan Poesara Wanita Katolik tempo dulu.

 

Bagaimana WKRI Kini?

Ibu-ibu WKRI memiliki kerendahan hati untuk   intropektif mencermati masalah. Apakah semangat Poesara WKRI yang berawal dari keprihatinan masih ada dan tetap kuat?  Apakah kepekaaan pengurus dan segenap anggotanya masih cukup terasah untuk bersama-sama mencari solusi dari setiap problem kemiskinan, kekerasan, ketidakberdayaan yang terjadi pada sesama perempuan di  seputar lingkunganya? Apakah motivasi dan nilai berpastoral dalam perjuangan seorang anggota WKRI demi sesamanya benar-benar masih terjaga sesuai visi misi organisasi? Ataukah semuanya berubah dan kepengurusan dan keanggotaan hanyalah perfomance semu dan  seragam biru-biru hanya simbol kebanggaan tanpa dasar?

 

Eksistensi WKRI sebagai sebuah ormas kini memang sedang dipertanyakan. Bagi DPP, DPD, cabang-cabang, dan rantingnya di seluruh Indonesia, Jurnal Kongres XVIII Edisi Senin 17 November menulis bahwa sebagai organisasi dari kelompok minoritas, Wanita Katolik RI seringkali dikritik karena kurang berani bersuara. Kalau mau jujur, memang ada benarnya. Mana suara WKRI ketika KKN merajalela, kemiskinan ada di hadapan hidung, perkosaan dan KDRT adalah barang biasa, prostitusi dan pergaulan bebas, putus sekolah dan pengangguran, orang tua tunggal karena TKI dan kawin cerai, kerusakan lingkungan dan eksploitasi bumi dengan dalih tambang, dan berbagai masalah lain. Untuk mencari aman, program yang diselenggarakan lebih banyak bersifat karitatif  saja. Seolah-olah enggan berpartisipasi di bidang politik. Benarkah demikian?

 

Harkat dan Martabat Manusia

Bisa benar, buktinya memang sebagian besar pengurus dan anggota WKRI masih enggan terlibat dalam urusan yang menyentuh   kebijakan publik dan politik yang berkaitan dengan KKN, baik menyangkut kebijakan pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun kebijakan hankam dan politik yang menyangkut kehidupan rakyat banyak. Bisa tidak benar,   buktinya beberapa pengurus dan anggota WKRI juga mencalonkan diri jadi anggota DPRD di NTT, Bali, Lombok, Papua, Menado, beberapa wilayah di Sumatra dan Kalimantan. Bahkan pada pemilu 2009 yang akan datang lebih banyak lagi calon dari pengurus WKRI berani tampil. Tercatat misalnya Ketua WKRI Cabang Bajawa dan Cabang Maumere, menjadi caleg nomor satu di wilayahnya masing-masing. Demikian juga pengurus dan anggota WKRI   lainnya di NTT siap jadi caleg, Kita harapkan kelak jika terpilih, mereka dapat menjadi anggota legislatif yang berkualitas dan sanggup bersuara demi kepentingan rakyat. Jembatan antara benar dan tidak benar ini memang harus dibuka dan dileburkan demi mencapai visi kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan pengakuan harkat dan martabat manusia.

 

Kemiskinan Indonesia Berwajah Perempuan.

“SEMAKIN tinggi keluarga miskin, semakin tinggi ketergantungan keluarga itu pada si ibu! Sang istri menjadi tumpuan dalam keluarga itu. Mengapa kita tidak berdayakan si ibu?” Demikian kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Suryadarma Ali  dalam Kongres tersebut. Tepat benar ungkapan Pak Menteri dengan upaya WKRI yang senantiasa berbenah diri dari kongres ke kongres berikutnya. Setiap lima tahun arah perjuangan dipertajam dan dikonkretkan dalam program kerja.

 

Dalam Kongres XVIII dengan tema “Wanita Katolik Republik Indonesia Berperan Aktif Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kehidupan dengan Mengentaskan Kemiskinan dan Meniadakan Kekerasan”, WKRI memang sedang berupaya keras untuk berpijak di bumi dan memperjuangkan pemberdayaan perempuan.   Mudah untuk mengimplementasikan tema yang “gagah” itu dalam program kerja. Yang menjadi   tidak mudah sebenarnya adalah apakah program kerja itu benar-benar menjadi kerja di lapangan? Bagi daerah-daerah, pertanyaan penting patut direnungkan. Apakah WKRI hadir saja sebagai sebuah nama, namun mati karena  kehadirannya tidak berbuah?

 

Tidak ada alasan untuk mati

Ketua Presidium KWI Mgr. D. Situmorang dalam khotbahnya pada Misa Pembukaan Kongres di Grand Bali Beach Hotel Sanur Denpasar, Selasa 18 Juni 2008, menegaskan, “WKRI harus berani melihat secara jernih ke dalam diri di mana kita berada saat ini. Cara melihatnya harus dengan Tuhan, dengan sesama, agar kita lebih mampu melihat di mana kita berada.” Sebagaimana dirangkum juga dalam Jurnal Kongres Rabu, 19 November, Mgr. Situmorang meyakinkan bahwa “Tuhan itu akan memulihkan, meneguhkan kembali dan tiada alasan untuk (WKRI) berhenti, untuk mati, tetapi mari terus melangkah dan menghasilkan buah.”

Mgr. Situmorang juga mengingatkan para anggota WKRI agar dalam organisasi harus ada semangat dan sikap berbagi kasih yang tak pernah habis sebagaimana kasih Yesus. “Egoisme menciptakan kepalsuan. Sebaliknya harus meyakini bahwa diri kita diurapi Tuhan untuk mewartakan keselamatan, menghibur bagi mereka yang putus asa, peduli terhadap mereka yang miskin dengan cara apa pun.”

Tidak ada alasan untuk mati, dan selanjutnya tentu harus memiliki alasan kuat untuk tetap hidup terus. Sebagaimana disampaikan Dirjen Bimas Katolik Depag RI Drs. Stef Agus. “Zaman akan menyeleksi anak zaman dengan tiga opsi. Pertama, seseorang akan meminggirkan diri dari pertarungan zaman karena merasa tidak mampu. Kedua, dipinggirkan. Seseorang mampu, tetapi oleh sistem dinilai tidak mampu. Ketiga, mampu berkompetisi dan mampu memberikan kontribusi nalar dan moral yang baik.”

Sebagai sebuah organisasi, WKRI tentu akan memilih opsi ketiga yang menjadi alasannya untuk hidup terus di tengah gelombang berbagai masalah kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat.

 

NATO: Not Action Talk Only

Kongres yang dihadiri 530 peserta dari 650 cabang dan 32 daerah ini berjalan dengan penuh dinamika. Kongres juga menghadirkan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkoba Nasional Komjen Drs. Goris Mere. Beliau mengacungkan jempol untuk tema kongres  yang menurutnya sejalan dengan program pemerintah, khususnya penanganan narkoba.

Menurutnya, kaum ibu adalah ujung tombak Badan Narkotika Nasional (BNN). WKRI sebagai sebuah organisasi terstruktur dari  pusat sampai daerah diharapkan dapat mengambil peran bagi pemberantasan narkoba yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Tercatat misalnya setiap hari ada 41 orang meninggal karena narkoba. Tahun 2006 ada 17.355 kasus meningkat 600 persen dari tahun sebelumnya, tersangka 355 ribu orang, dengan usia terbesar 16 sampai 29 tahun sejumlah 10.700 orang. Upaya nyata apa yang dapat dilakukan Wanita Katolik RI mengatasi masalah ini?

Pada sesi yang lain, Ibu Yudha Irlang memberikan perhatian khusus terhadap peran kaum perempuan. Jurnal Kongres Kamis 20 November juga mengutip kata-katanya “Aku melihat WKRI itu raksasa, tetapi kalau kita diam saja, ya NATO  Not Action Talk Only. Oleh karena itu aku mengajak engkau untuk bangun, dan bersama mengatasi global warming, jika tidak maka 50 tahun lagi anak cucu kita akan sengsara,” katanya.

Selanjutnya, dibeberkan juga potret kesehatan perempuan, pendidikan perempuan yang rendah, buta huruf. Beliau juga pertanyakan peran perempuan dalam memberantas penyakit sosial yang marak seperti korupsi dan KDRT.

“Kader WKRI harus cermat melihat kasus-kasus di lingkungan hidup dan politik. Jangan golput di Pemilu 2009 nanti, sebab dengan golput sama dengan menyerahkan nasib kepada orang yang mungkin tidak bertanggung jawab. Ingat, kemiskinan Indonesia berwajah perempuan!” katanya.

 

Kemiskinan berwajah perempuan?

Bagaimana sebuah kemiskinan berwajah perempuan? Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Yang memikul beban masalah kesehatan adalah perempuan mulai dari kesehatan reproduksi, kesehatan balita, anak dan remaja, sampai kesehatan lingkungan, perempuan-lah yang menerima akibat  secara langsung. PMS, HIV-AIDS lebih memarginalkan perempuan sebagai penerima sekaligus penyebar penyakit. Begitu pula hamil di luar nikah dan aborsi perempuan menjadi sentral tuduhan sebagai biang kerok. Yang memikul langsung beban kemiskinan juga perempuan, sebab merekalah yang menghadapi “asap dapur” dan lombok garam-nya rumah tangga. Berbagai akibat kelaparan, putus sekolah, pengangguran, penyakit, dan keterbelakangan lain, seringkali memposisikan perempuan sebagai tameng yang harus menghadapi semua sebab dan akibatnya bagi anak-anak dan keluarga dan dirinya sendiri.

 

Sangat berasalan jika Ibu Yudha Irlang (aktivis perempuan) mendukung pikiran Menteri Koperasi dan UKM tentang perempuan. Ibu Yudha Irlang menyebutkan bahwa kemiskinan memang berwajah perempuan!  Sementara Menteri Koperasi dan UKM Suryadarma Ali yang  hadir bersama tiga orang deputi serta Kadis Koperasi dan UKM Propinsi Bali. Selasa, 18 November  2008 dengan jelas mengatakan bahwa:  Kunci kesuksesan koperasi ada di tangan perempuan. Ini jelas terlihat pada “program koperasi dan mikro kecil yang dikelolah perempuan itu sukses karena mereka irit dan bertanggung jawab”.   Tampaknya Ibu Yudha Irlang maupun Pak Menteri mau menegaskan bahwa kemiskinan Indonesia yang berwajah perempuan itu akan menjadi kekayaan yang juga berwajah perempuan, jika pemberdayaan perempuan lebih dioptimalkan.

 

Sikap WKRI

Bagaimana WKRI dan kongres menyikapi hal ini? Tema yang gagah yang menghiasi seluruh dinamika kongres XVIII  ini diterjemahkan ke dalam empat bidang program kerja 2008 – 2013. Pertama, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Pendampingan Perempuan Usaha Kecil (PPUK). Kedua, pelestarian dan pengelolahan lingkungan hidup. Ketiga, kesetaraan dan keadilan jender. Keempat, pembudayaan dan pemahaman nilai-nilai kehidupan.  Dengan harapan program kerja dapat menjadi pegangan bagi  DPD, cabang-cabang, dan rantingnya di seluruh Indonesia. Yang lebih penting lagi bagaimana DPD,   Cabang, dan  ranting-rantingnya WKRI dapat mewujudkannya dalam karya nyata sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

 

Partisipasi WKRI dalam Bidang Politik

Kongres Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) juga memilih Presidium baru untuk masa kepemimpinan 2008 – 2013. Melalui pemilihan yang demokratis dan cukup alot, Ibu Endang Siregar terpilih sebagai koordinator (Ketua) Presidium Dewan Pengurus Pusat (DPP) WKRI bersama Ibu Della Pradipta, dan IbuYoana Atiek Sri Budiati masing-masing sebagai Koordinator I dan II.  Melalui kepemimpinan ketiga srikandi ini diharapkan ke depan, WKRI dapat bertumbuh sesuai visi organisasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Dalam bidang politik, WKRI bersiap-siap menghadapi pemilu 2009. Inilah salah satu alasan mengapa Kongres yang seharusnya dilaksanakan tahun 2009 dimajukan ke tahun 2008. Ormas WKRI memberi kesempatan kepada segenap anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu 2009 maupun dalam mempersiapkan diri sebagai caleg bagi anggota dan pengurus WKRI yang telah terdaftar sebagai caleg partai politik tertentu.

 

Aturan organisasi WKRI

“Organisasi Wanita Katolik RI tidak membatasi ruang gerak anggotanya dalam kancah politik, tetapi organisasi mempunyai aturan main untuk para pengurusnya, yang mempunyai tanggung jawab besar dalam memimpin dan mengurus organisasi.
Terutama, menjauhkan organisasi dari kepentingan orang perorangan dalam mewujudkan kehendaknya,” demikian salah satu poin penting yang disampaikan dalam Kongres XVIII WKRI dengan topik Partisipasi Wanita Katolik RI dalam Partai Politik dan Pemilu.

WKRI paham benar bahwa  politik adalah seni menata kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pikiran, keputusan, dan tindakan untuk mencapai tujuan/cita-cita secara teori maupun praktik. WKRI paham bahwa politik etis dan moral berorientasi pada kepentingan kesejahteraan bersama dan tidak terkait pada golongan/partai politik. Sedangkan politik praktis berorientasi pada kepentingan partai/golongan.

 

Sebagai Ormas, WKRI memberi dukungan penuh kepada segenap anggota dan pengurusnya untuk terjun dalam kancah politik praktis. Namun, dalam kenyataannya sulit untuk membedakan pengurus WKRI yang merangkap jabatan sebagai pengurus WKRI dan juga berpartisipasi aktif sebagai pengurus Parpol dan dicalonkan sebagai calon anggota legislatif dalam pemilu 2009. Sering terjadi pada saat bersamaan seseorang dihadapkan pada kegiatan sebagai pengurus WKRI (Ormas) dan kegiatan parpol. Kemungkinan terjadi konflik penentuan prioritas juga benturan kepentingan. Artinya, pengurus yang merangkap jabatan akan kesulitan membagi waktu karena rangkap jabatan ini. WKRI mengharapkan anggota maupun pengurusnya yang terlibat aktif dalam parpol betul-betul total dalam kancah politik yang sedang digeluti sekarang ini menuju pemilu 2009.

Dalam pemilu 2009, harapan WKRI kepada pengurus dan anggotanya yang aktif  sebagai pengurus maupun caleg  parpol tertentu, berkonsentrasi pada aktivitasnya, dengan catatan penting mereka dapat membawakan aspirasi organisasi WKRI  dengan visi misi kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan pengakuan harkat dan martabat manusia.

Supaya jati diri organisasi tetap terjaga sebagai ormas yang mandiri, tidak tergantung pada urusan politik praktis, maka anggota WKRI yang memilih menjadi anggota pengurus parpol sebaiknya memperhatikan aturan organisasi, antara lain: anggota biasa dapat merangkap sebagai anggota atau pengurus parpol sejauh dasar, asas, dan tujuan partai tidak bertentangan dengan visi-misi WKRI. Anggota pengurus WKRI dapat menjadi anggota parpol, tetapi tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus parpol. Setiap anggota dan pengurus WKRI diharapkan membaca dengan cermat aturan-aturan ini.

Pemilu, Caleg 2009, dan Isu-isu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu antara lain menentukan persyaratan 30 persen keterwakilan perempuan  dalam parpol dan badan legislatif. Hal ini memicu semangat  perempuan untuk terjun ke dalamnya. Banyak nama perempuan tercatat sebagai caleg, baik dengan motivasi dirinya sendiri maupun yang “dipaksakan” parpol untuk memenuhi kuota 30 persen. Hal ini sebaiknya diterima secara positif dalam proses demokrasi. Tidak sedikit perempuan yang mendadak menjadi pengurus parpol dan segera dicalegkan. Lebih terbuka ruang bagi para perempuan untuk berkiprah di dunia politik menjadi anggota parpol, pengurus, dan aktif dalam politik praktis. Sebagai anggota masyarakat setiap anggota WKRI berhak menentukan pilihannya sendiri. Tidak sedikit anggota WKRI yang berpotensi, memiliki kualitas, dan kapabilitas dan secara pribadi mempunyai aspirasi dan sikap  untuk berpolitik praktis. Ormas WKRI memberi dukungan penuh dengan ketentuan-ketentuan yang mesti dipatuhi anggotanya.

Segenap anggota WKRI yang menjadi caleg diharapkan mempersiapkan diri dengan baik. Pengalaman sebagai anggota dan pengurus WKRI mudah-mudahan dapat dijadikan ajang belajar bersama untuk lebih cerdas membaca isu-isu aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat. Sebagaimana disampaikan juga dalam Kongres XVIII dan termuat dalam Jurnal Kongres XVIII Jumat 21 November 2008. WKRI mengajak seluruh komponen bangsa berperan aktif meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan dengan mengentaskan kemiskinan dan meniadakan kekerasan.

WKRI menentang keras segala bentuk kekerasan dan anarkisme karena hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan merusak peradaban. WKRI mengajak semua pihak menegakkan keadilan dan kesetaraan gender masuk dalam segala lini kehidupan berbangsa.

WKRI menentang adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena tindakan tersebut merusak moral bangsa, kontra produktif, dan menghambat proses demokrasi serta penegakan keadilan. WKRI menentang adanya pembalakan liar, penggundulan hutan, pencemaran lingkungan dan berbagai upaya yang merusak lingkungan hidup karena mengakibatkan bencana alam dan menambah kesengsaraan rakyat.
WKRI mengajak para pemimpin untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kerja keras, semangat pelayanan, dan keberpihakan pada yang lemah dan tidak berdaya serta mengutamakan kepentingan bersama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin.

WKRI mengajak semua pihak untuk menghidupkan kembali penghayatan nilai-nilai universal (budaya nilai) yang terjalin dalam perilaku yang penuh dengan rasa cinta, penghargaan, kedamaian, toleransi, kerendahan hati, kerja sama, tanggung jawab, kesederhanaan, dan persatuan.

 

 

Sumber : www.pos-kupang.com

 

7 Balasan ke Kongres Wanita Katolik RI XVIII di Bali

  1. ricky mengatakan:

    hellooo.. artikel nya bagus2 thanks n salam kenal ya..

  2. wkriungaran mengatakan:

    thanks udah mampir en kasih komen.
    salam kenal juga yaaa …

  3. Peggy Suitela Napitupulu mengatakan:

    INSPIRATIF …

  4. […] Kongres Wanita Katolik RI XVIII di Bali January 2009 4 comments 5 […]

  5. A. Andi Wasianto mengatakan:

    Selamat PASKAH 2011 untuk WKRI Ranting Ungaran. Maju Terus demi Gereja dan Negara. Saya siap mendukung kemajuan WKRI sebagai lembaga yang dapat menjadi jembatan antara gereja dan negara.Pro Ecclesia et Patria.

  6. wkriungaran mengatakan:

    Terima kasih dukungannya, Pak Andi.
    Berarti Bu Andi juga tetap didukung untuk terus menjadi pengurus Ranting ya Pak…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: